TIMES NGANJUK, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk tidak menghadiri pertemuan negara-negara G7 dan memilih memenuhi undangan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dalam ajang St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025. Keputusan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno.

Menurut Eddy, keputusan Presiden Prabowo merupakan langkah diplomatik yang cerdas dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Ia menilai, absennya Indonesia dari forum G7 mencerminkan sikap tegas terhadap dinamika geopolitik global, terutama ketegangan yang melibatkan Israel dan Iran.

"Ini adalah langkah yang strategis dan tepat. Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap prinsip menolak segala bentuk penjajahan serta pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain," ujar Eddy Soeparno saat menjadi pembicara dalam kegiatan Bimbingan Teknis Bela Negara bagi anggota DPRD PAN di Universitas Indonesia Mandiri, Lampung Selatan, Kamis (19/6).

Eddy juga mengkritisi sikap negara-negara G7 yang disebutnya cenderung membenarkan tindakan Israel atas nama pembelaan diri. Ia menilai ketidakhadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut adalah bentuk keberpihakan terhadap keadilan dan kedaulatan.

Lebih jauh, Eddy yang juga Wakil Ketua Umum PAN dan doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia itu menegaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat posisi strategisnya di panggung internasional.

"Forum SPIEF 2025 menjadi sarana efektif bagi Indonesia untuk mengarusutamakan diplomasi ekonomi aktif. Ini penting, mengingat situasi global semakin dinamis dan penuh tantangan," katanya.

Eddy juga meyakini bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin akan mencakup pembahasan penting, termasuk upaya meredakan konflik di Timur Tengah, terutama terkait isu Palestina dan Israel.

“Diplomasi aktif di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan secara global. Apalagi beliau konsisten menjalankan prinsip Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif sebagaimana diamanatkan konstitusi,” kata Eddy. (*)