TIMES NGANJUK, CIANJUR – Panggung birokrasi Cianjur tengah bergejolak. Pelantikan Ahmad Rifa’i Azhari sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur menjadi pembuka open bidding selanjutnya di lingkungan Pemkab Cianjur. 

Di balik seremonial tersebut, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, telah menyalakan lampu hijau untuk sebuah perombakan besar, yakni lelang jabatan massal untuk lima posisi kepala dinas yang krusial. Ini adalah sinyal kuat bahwa Pemkab Cianjur sedang mencari darah baru untuk menduduki kursi-kursi strategis.

Dengan dibukanya lelang jabatan ini, pertarungan kompetensi di antara para Aparatur Sipil Negara (ASN) karier dipastikan akan memanas, mencari sosok yang paling tepat untuk memimpin setiap lini birokrasi Cianjur.

Proses open bidding ini, menurut Akos Koswara, Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur, akan segera digelar. "Open bidding secepatnya," kata Akos dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (3/9/2025).

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan membentuk panitia seleksi (pansel) terlebih dahulu untuk memastikan proses berjalan sesuai tahapan. Penunjukan Ahmad Rifa’i sebagai Pj Sekda, lanjut Akos, adalah hasil pertimbangan matang dari berbagai aspek dan sudah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Selain posisi Sekda, dalam hal ini Akos Koswara juga membenarkan bahwa seleksi terbuka sedang berlangsung untuk lima jabatan eselon II yang sangat strategis. 

Posisi-posisi ini meliputi Kepala BKPSDM, Kepala Bapperida, Kepala Satpol PP dan Damkar, Kepala Dinas Kesehatan, serta Direktur RSUD Sayang. "Pansel untuk kelima jabatan ini sudah dibentuk, dan tahapan seleksi sedang berjalan," lanjut dia.

Kelima jabatan ini sangat vital karena masing-masing memegang peran penting dalam jalannya pemerintahan. Kepala BKPSDM adalah penjaga gawang talenta birokrasi, mengelola mutasi dan pengembangan karier. Kepala Bapperida adalah otak di balik rencana pembangunan jangka panjang Cianjur. 

Sementara itu, Kepala Satpol PP adalah wajah ketegasan pemerintah di lapangan dalam menegakkan peraturan daerah. Posisi Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Sayang juga menjadi sorotan karena bertanggung jawab langsung atas pelayanan kesehatan masyarakat.

Lebih jauh Bupati Mohammad Wahyu Ferdian menegaskan bahwa proses ini dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar dan diisi oleh pejabat yang kompeten. 

"Untuk mengisi kekosongan jabatan definitif Sekda dan kepala dinas, kami segera melakukan proses open bidding sesuai ketentuan," ujar Bupati menutup penyampaian. (*)