TIMES NGANJUK, JAKARTA – Inggris dan Kanada pada Minggu (21/9/2025) menjadi negara pertama dari Kelompok Tujuh (G7) yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Keputusan itu diambil sebagai bentuk tekanan diplomatik terhadap Israel, yang semakin gencar melancarkan serangan di Kota Gaza.

Melansir Kyodo-OANA, langkah Inggris dan Kanada segera diikuti oleh Australia dan Portugal. Sementara itu, Prancis yang juga anggota G7 diperkirakan akan melakukan hal serupa, mengingat situasi kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk dan meningkatnya jumlah korban sipil.

Hampir dua tahun sejak Israel melancarkan operasi militernya terhadap kelompok Hamas, prospek tercapainya gencatan senjata masih jauh dari harapan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataan video di platform X menegaskan bahwa harapan solusi dua negara tidak boleh hilang.

“Harapan terhadap solusi dua negara semakin memudar, tetapi kita tidak boleh membiarkan cahaya itu padam,” ujar Starmer.

Reaksi Dunia

Sementara itu, Amerika Serikat, sekutu utama Israel, masih menunjukkan sikap ragu. AS menilai pengakuan sepihak tidak akan otomatis menghentikan konflik. Meski begitu, sebuah konferensi internasional mengenai solusi dua negara dijadwalkan berlangsung di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada Senin (22/9/2025).

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam keputusan Inggris dan Kanada, menyebut pengakuan tersebut sebagai “hadiah” bagi Hamas.

Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik langkah berani ini. Ia menilai pengakuan dari negara-negara besar akan membuka jalan bagi Palestina untuk hidup berdampingan dengan Israel dalam perdamaian dan keamanan.

Jepang, anggota G7 lainnya, kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina. Namun, Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya menegaskan bahwa Jepang belum berencana mengikuti langkah Inggris dan Kanada dalam waktu dekat.

Hingga kini, sekitar 150 negara telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. (*)